LATAR BELAKANG
Kepercayaan merupakan modal dasar yang sangat diperlukan dalam pencapaian sasaran penyelenggaraan dari setiap bidang kegiatan sehingga akan dapat menjamin kesinambungan lembaga terkait. Faktor kepercayaan ini menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah. Dengan kata lain, dukungan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam memperkuat arah implementasi kebijakan tersebut sehingga pelaksanaannya efektif dan efisien. Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat dukungan publik terhadap kebijakan relatif mengalami kemerosotan. Hal ini disebabkan oleh perilaku dari sebagian aparatur negara yang secara sadar maupun tidak kurang mengindahkan asas-asas etika dan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran dengan mengutamakan norma-norma yang berkembang dalam kearifan lokal dan universal. Rendahnya pelayanan di berbagai bidang kehidupan masyarakat merupakan indikator penting dalam tata kelola masih sangat lemah terutama dalam hal etika dan budaya kerja. Kenyataan ini juga ditandai dengan belum optimalnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah yang pada dasarnya mereka tidak saja sebagai abdi negara, tetapi juga abdi masyarakat.
Faktor lain yang ikut mempengaruhi rendahnya kepercayaan tersebut adalah tingkat profesionalisme yang masih rendah di kalangan aparatur pemerintah sehingga bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih di bawah standar. Sebagai konsekuensi logisnya, maka inefisiensi dalam pelaksanaan tugas menjadi hal yang dianggap lumrah. Di samping itu, praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mengakar di kehidupan masyarakat semakin menjauh terpenuhinya harapan masyarakat banyak. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat perlu dilakukan usaha yang strategis, sistematis, dan berkesinambungan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah melalui penyebarluasan konsep dengan keterlibatan publik dalam hal etika dan budaya kerja beserta cara-cara mengaplikasikannya. Untuk mewujudkan dan menjawab berbagai persoalan tersebut di atas, dibutuhkan partisipasi lembaga-lembaga nirlaba (civil society) untuk memberikan masukan sekaligus juga keterlibatannya dalam mengimplementasikan pelayanan publik. Salah satu lembaga nirlaba yang dimaksud adalah Yayasan, yang mendesain rencana strategis serta kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan SDM (capacity building), pengembangan masyarakat (community development}, serta kebijakan pemerintah dan melakukan berbagai penelitian sosial budaya yang diperlukan untuk pembangunan.
YAYASAN PESANKU
Profile
Yayasan Pesanku adalah Yayasan yang bergerak dalam peningkatan sumber daya manusia. Di samping menjadi mitra program pemerintah (Kementerian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi), juga membina pelaksanaan Pendidikan dan melaksanakan pelatihan.
Yayasan Pesanku didirikan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman terlibat dalam dunia Pendidikan yang merasakan perlunya pembenahan atau meluruskan dunia pendidikan, demi lahirnya Manusia Indonesia yang berkarakter Indonesia serta mampu mengisi perkembangan peradaban manusia.
Yayasan yang didirikan pada tanggal 13 April 2017, dengan nama Yayasan Penuntun Masa Depanku.
VISI
Membangun manusia Indonesia yang berkarakter.
MISI
- Menjadi sumber informasi Pendidikan yang memadai
- Menjadi mitra dalam membangun Pendidikan Nasional,
- Serta menjadi sumber informasi perkembangan sosial budaya untuk menunjang pembangunan sumberdaya manusia Indonesia.